E-Ofiice: Solusi Pemerintah Provinsi Bali Berikan Pelayanan Prima di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 || Ni Luh Rosita Dewi
“E-Ofiice: Solusi Pemerintah Provinsi Bali Berikan Pelayanan Prima
di Tengah Situasi Pandemi Covid-19”
Oleh:
Ni Luh Rosita Dewi
Sejak akhir tahun 2019
virus corona telah muncul di kota Wuhan, Cina. Tidak butuh waktu lampa pada awal
tahun 2020 virus tersebut pun mulai menyebar ke sebagian besar negara di dunia dan
menyebabkan banyak orang telah meninggal dunia, termasuk di Negara Indonesia. Sehingga
World Health Organization (WHO) telah
menetapkan Covid-19 sebagai pandemi yang harus diwaspadai. Di Indonesia
sendiri, virus ini mulai meluas penyebarannya sejak awal bulan Maret tahun lalu.
Berdasarkan data dari www.covid19.go.id
bahwa jumlah awal masyarakat yang terpapar Covid-19 per tanggal 31 Maret 2020
sebanyak 1.528 orang dengan rincian 81 orang dinyatakan sembuh dan 136 orang
meninggal dunia. Berkaitan dengan data tersebut dapat diamati begitu cepatnya
sebaran Covid-19 dalam menjangkit manusia. Dihitung dari awal bulan Maret hanya
2 orang yang terpapar Covid-19 hingga akhir bulan Maret virus tersebut telah
menyebar dan menjangkit ribuan warga Indonesia. Hal ini kemudian menjadi
perhatian serius pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Disisi
lain pandemi beserta dampaknya telah menimbulkan krisis yang tidak hanya
mengancam kesehatan umat manusia, tapi juga mengubah hampir semua aspek
kehidupan. Tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan diluar rumah akibat
adanya pembatasan sosial yang diterapkan diberbagai daerah guna menekan jumlah
kasus positif covid-19. Hal tersebut juga memaksa masyarakat untuk bekerja,
belajar, dan beribadah dari rumah. Meningkatnya kasus Covid-19 hal ini
tentunya berdampak pada daerah tujuan wisata yakni Pulau Bali. Seiring
berjalannya waktu kondisi Bali semakin mengkhwatirkan. Setidaknya berdasarkan
data terkini dari situs www.infocorona.baliprov.go.id
tercatat setidaknya per 25 Januari 2021 kasus terkonfirmasi positif di Provinsi
Bali telah mencapai 23.950 dengan
angka kematian mencapai 641 jiwa. Angka tersebut
dipredikasi akan terus meningkat seiring kurang disiplin dalam penerapan
protokol kesehatan.
Di
satu sisi dampak pandemi terhadap pertumbuhan perekonomian begitu besar, dan
sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terpukul. Situasi ini
tentunya membuat kondisi menjadi semakin dilematis, antara membuka pariwisata
atau melakukan pembatasan yang akan berdampak pada semakin merosotnya ekonomi.
Covid-19 betul-betul telah menciptakan perubahan drastis yang tidak dapat
dipulihkan (irreversible changes)
dalam waktu dekat. Selama vaksin belum berhasil ditemukan, maka selama itu pula
kita akan menjalani kehidupan yang tidak normal. Kalaupun vaksin berhasil
ditemukan, maka yang terjadi justru kita akan meninggalkan kebiasaan lama atau old normal, menuju kebiasaan baru atau new normal.
Hal
ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk
tetap memberikan pelayanan yang prima di berbagai kondisi termasuk ditengah kondisi
pandemi Covid-19. Disisi lain di era globalisasi kita juga tidak bisa
membendung kemajuan teknologi dalam setiap kehidupan manusia. Teknologi
informasi dan komunikasi dapat menjanjikan terciptanya efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada
pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah, ini sangat diperlukan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau
biasa disebut e-government. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan
publik dapat terwujud. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa
birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi
dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara
pelayanan publik.
Pandemi
Covid-19 tentunya telah berdampak pada berbagai sektor baik itu kesehatan,
ekonomi, pariwisata, pendidikan dan pelayanan publik. Secara mengkhusus sektor
pelayanan publik harus menjadi prioritas tersendiri bagi pemerintah dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena ditengah situasi pandemi sendiri
masyarakat tetap membutuhkan pelayanan dalam mengurus segala bentuk kebutuhan administrasi
baik yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial dan hal-hal lainnya. Hal ini menjadi catatan penting, meski Work from Home (WFH) tengah dilaksanakan
di berbagai institusi pemerintahan. Dalam hal Pelayanan Publik, saat ini
tentunya memiliki tantangannya tersendiri oleh karena itu dukungan kecanggihan
teknologi sangat dibutuhkan. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya teknologi media
yang memiliki fitur pertemuan berbasis elektronik (teleconference) dan sajian layanan lainnya. Disinilah kecepatan beradaptasi
dan merespon kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi
permasalahan dalam hal pelayanan publik.
E-office yang diluncurkan oleh Pemerintah
Provinsi Bali dapat menjadi strategi dalam mengefektifkan Pelayanan Publik di
tengah kondisi pandemi. E-Office
merupakan sistem yang dirancang untuk membantu administrasi surat-menyurat.
Pemerintah Provinsi Bali saat ini mengaplikasikan e-office ke dalam 15 komputer yang terhubung ke 9 biro, setda, pimpinan
dan wakil pimpinan. Khususnya pada Biro Umum dan Protokol setda Provinsi Bali,
penerapan e-office lebih diutamakan
karena segala bentuk administrasi di lingkungan pemerintah berawal dari biro
tersebut. Tujuan diberlakukannya e-office adalah mewujudkan sistem satu pintu
yang efektif dan efisien sehingga bermanfaat pada kesejahteraan pemerintah dan
masyarakat. Umumnya mekanisme pelayanan menggunakan e-office sesuai dengan SOP (Standard
Operational Prosedure) yang berlaku. Melalui Peraturan Gubernur Bali nomor
44 tahun 2015 tentang sistem informasi surat menyurat di lingkungan Provinsi
Bali. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan kinerja dengan berbasis teknologi.
Untuk melihat apakah e-office dapat
mewujudkan e-government.
Penerapan e-office
juga dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan oleh implementasi e-government yang dikemukakan oleh
Indrajit (2002). Manfaat tersebut meliputi:
a. Dimensi
ekonomi
Secara
menyeluruh diberlakukannya e-office
tidak mendukung pada dimensi ekonomi. Hal tersebut dilihat dari penggunaan
kertas yang masih banyak dalam administrasi surat menyurat khususnya pada
pengarsipan.
b. Dimensi
Sosial
Dilihat
dari segi dimensi sosial yang umumnya berkaitan dengan pelayanan kepada
masyarakat, diadakannya e-office
sejauh ini sudah dapat mendukung pelayanan yang cepat dan tepat kepada
masyarakat.
c. Dimensi
pemerintah
Untuk
pemerintah Provinsi Bali terkait pelaksanaan e-office, jika diliht dari birokrasi pemerintahan sudah mendukung
terwujudnya sistem kerja yang praktis dan tepat sasaran. Tetapi jika dilihat
dari segi penggunaan e-office sejauh
ini belum merata bagi seluruh pegawai, mengingat tingkat kemampuan yang masih
rendah terkait e-office dan saranan
prasarana yang kurang memadai.
Dengan hadirnya e-office maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya inovasi dalam hal administrasi ini dapat mengatasi sebagain kecil permasalahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terkhususnya dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publi. Mengingat kebutuhan akan pelayanan manjadi semakin tinggi pasca pandemi tidak heran bahwa adanya inovasi teknologi infomasi sangat dibutuhkan disituasi saat ini. Terlebih saat masyaarakat tidak bisa beraktifitas dengan bebas akibat adanya pembatasan sosial, maka pilihan untuk menggunaakan pelayanan melalui elektonik sistem adalah langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu secara ekonomis tentunya e-office dapat memangkas anggaran besar yang sangat besar saat dulu masing menggunakan metode konvensional melalui belanja alat tulis kantor (ATK). Dengan kini beralih ke sistem elektoronik e-office, maka dapat tercipta efisiensi anggaran yang sangat besar, serta terciptanya pelayanan yang responsible dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat.
DAFTAR
PUSTAKA
Update Penanggulangan Covid-19.www.infocorona.baliprov.go.id.
Diakses pada Senin, 25 Januari 2021.
Agus Dwiyanto. 2011. Manajemen Pelayanan Publik.
Yogjakarta. Gadjah Mada University Press.
Maya Septiani. 2020. E-Government Sebagai Strategi
dalam Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 dan Efektivitas Pelayanan Publik https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik.
Diakses pada Senin, 25 Januari 2021.
Muhammad Firhansyah. 2020. Catatan Mengawasi Pelayanan
Publik di Masa Covid-19. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--catatan-mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-covid-19.
Diakses pada Senin, 25 Januari 2021.
E-Office Provinsi Bali https://eoffice.baliprov.go.id/login/login
