20 Tahun Demokrat: Momentum Refleksi Penegakan Demokrasi di Indonesia

20 Tahun Demokrat: Momentum Refleksi Penegakan Demokrasi di Indonesia

Sumber Gambar: instagram @pdemokrat

Sudahkah demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik? Begitulah pertanyaan kritis tersebut menjadi gambaran betapa gelisahnya masyarakat menyaksikan perkembangan politik di Indonesia. Terlebih pada kondisi pandemi, demokrasi selalu menjadi permasalahan yang dibenturkan ke hadapan publik. Corak demokrasi yang selalu dibayang-bayangi dengan kasus korupsi, pembungkaman terhadap kritik dan kegaduhan manuver politik telah menjadi sebuah citra bagi kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Jika Demokrasi ibaratkan sebuah bangunan, maka pondasinya tersusun atas pilar-pilar penyangga yang terdiri dari partai politik, kebebasan sipil dan penegakan hukum. Sehingga kualitas dari pilar tersebutlah yang akan menjadi penentu apakah bangunan tersebut dapat berdiri kokoh atau malah sebaliknya.

Argumentasi mengenai partai politik merupakan salah satu pilar terpenting dalam menyelamatkan demokrasi, hal tersebut bukanlah argumen tanpa dasar. Kita tidak dapat menutup mata bahwa para pemimpin bangsa lahir melalui proses penjaringan partai politik. Dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, telah dijelaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Meskipun sempat dilakukan permohonan uji materi terkait beberapa pasal-pasal yang diduga bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa dasar pengujian tersebut tidaklah berdasar, sebab keberadaan partai politik bertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, serta menjadi tempat bagi segala jenis golongan masyarakat. Mengingat pentingnya peran partai politik dalam demokrasi, maka sudah sepantasnya partai politik terus melakukan evaluasi sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal baik dalam proses kaderisasi, pendidikan politik dan sebagai kontrol sosial yang baik.

Demi menjamin terlaksananya demokrasi yang sehat, maka partai politik dalam hal ini harus mampu menjadi wadah yang responsif bagi masyarakat dalam urusan menyuarakan aspirasi tanpa melakukan pengecualian dalam bentuk apapun. Kendati, partai politik memiliki tujuan utama untuk memperoleh kekuasaan dengan memenangi pemilihan umum, ataupun kontestasi politik lainnya. Partai politik tidak boleh lupa bahwa mereka memiliki tanggungjawab secara moral dan tindakan kepada seluruh masyarakat terlebih dalam pengimplementasian kebijakan publik pasca kader mereka terpilih. Sehingga partai politik harus bekerja keras untuk mengutamakan kepentingan rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan pilihan dan partai politik bertugas untuk menyiapkan pilihan-pilihan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Meskipun demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan dinamika partai politik, baik yang disebabkan oleh perubahan desain sistem politik yang dianut oleh partai penguasa, sehingga dengan mudah dapat mengganti strategi politik sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang terjadi saat ini. Keadaan tersebut dapat mempersulit terhujudnya proses demokrasi yang ideal di suatu negara. Karena proses demokrasi tersebut telah dibajak oleh aktor-aktor politik yang telibat, namun tidak mau bertanggungjawab atas falsafah hidup dalam kehidupan berdemokrasi. Hal tersebut tercermin dengan terjadinya agenda Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal ditubuh Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 yang bertempat di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Kejadian tersebut telah menyita perhatian publik, sehingga Kepengurusan Partai Demokrat yang sah harus menempuh proses hukum dipengadilan untuk memastikan tidak ada upaya pelemahan terhadap demokrasi yang dapat merongrong partai politik secara bebas. Dengan dikeluarkannya keputusan penolakan terhadap hasil KLB oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), maka hal tersebut telah memberi nafas lega tidak hanya bagi para kader tetapi juga bagi publik secara luas yang rindu akan penegakan demokrasi yang adil dan sesuai dengan konstitusi. Mengingat Partai Demokrat adalah partai yang besar dan bahkan telah berhasil menjalankan roda pemerintahan selama 2 periode pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan yang baik dan cerdas oleh para pemimpin Partai Demokrat.

Partai Demokrat telah konsisten berdiri dipihak rakyat dengan cara “Berkoalisi dengan rakyat”. Berkoalisi berarti Partai Demokrat bergabung menjadi satu kesatuan dengan rakyat, serta bekerjasama untuk mengujudkan kepentingan umum. Slogan tersebut menjadi gambaran aksi nyata selama hampir 2 dekade Partai Demokrat berdiri bersama rakyat. Partai Demokrat yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkomitmen untuk memastikan negara selalu hadir untuk berpihak serta membantu mereka yang lemah dan tidak berdaya, dengan gencar melaksanakan berbagai program ditengah pandemi. Seperti memberikan rekomendasi partai kepada pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19, melaksanakan kegiatan peduli dan berbagi sesama bagi masyarakat yang membutuhkan, membantu UMKM tetap bangkit dan tumbuh melalui program Bina UMKM dan pada bidang pendidikan dengan memberikan wifi gratis bagi para pelajar Indonesia yang kurang mampu.

Partai Demokrat kini telah menjelma menjadi representasi keberpihakan partai politik kepada rakyat. Dengan menjadi wadah aspirasi publik yang tidak hanya sekedar mendengar dan melihat hal-hal yang terjadi, namun turut hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari rakyat itu sendiri. Hadir memberikan sebuah solusi relevan yang memang dibutuhkan ditengah situasi krisis. Tidak hanya itu Partai demokrat bahkan telah memberikan ruang bagi keterlibatan generasi muda untuk berkarya bersama yang ditunjukkan dengan banyaknya para kader muda yang kini tergabung di Partai Demokrat.

Pada akhirnya kita menyadari bahwa demokrasi tidak bisa lepas dari yang namanya partai politik. Ditangan partai politiklah harapan masyarakat itu dititipkan. Oleh karena itu kita membutuhkan partai politik yang bersedia untuk berkoalisi dengan rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan apapun. Dari Partai Demokrat kita dapat merefleksikan betapa pentingnya seluruh element untuk bersatupadu menjaga, menyelamatkan, dan menegakkan demokrasi.

 DAFTAR PUSTAKA

Ardito, 2021. KLB Demokrat: Manipulasi Opini Publik dan Musnahnya Etika Berpolitik. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/18571351/klb-demokrat-manipulasi-opini-publik-dan-musnahnya-etika-berpolitik. Diakses pada 27 Agustus 2021.

Dheri, 2021. Soal KLB Partai Demokrat, AHY: Hikmah Terbesarnya Kami Semakin Solid. https://regional.kompas.com/read/2021/04/06/065324978/soal-klb-partai-demokrat-ahy-hikmah-terbesarnya-kami-semakin-solid?page=all. Diakses pada 27 Agustus 2021.