Mengapa Korupsi Masih Mengakar di Indonesia?

Ilustrasi Korupsi (foto: pixabay.com)

Setiap kali saya menonton TV tak jenuh rasanya telinga ini selalu mendengar maraknya kasus korupsi. Bagaimana tidak, mungkin sudah menjadi budaya bagi pemimpin negeri untuk mengeruk aset Negara untuk kepentingan pribadi. Tak salah jika sampai saat ini pembangunan masih saja lambat, perekonomian serasa jalan di tempat bahkan untuk mendapatkan keping KTP pun perlu menunggu berbulan bulan. Apakah kita tidak merasakan kejenuhan dengan semua itu?

Lalu sudahkah Indonesia berbenah? tentu saja itu semua dimulai dari diri kita sendiri dengan menjadi masyarakat yang peduli dan peka terhadap apa yang dikerjakan pemerintah. Berkaca dari praktek korupsi yang terus merajalela harusnya kita sudah mulai sadar bahwa Indonesia butuh kita untuk bangkit dari kelamnya korupsi karena korupsi akan selalu memangkas kesejahteraan dari rakyatnya. Seperti definisi dari korupsi itu sendiri Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang pada intinya korupsi akan selalu merugikan Negara dan masyarakat.

Lalu sudahkah aparat Negara bergerak untuk memberantas korupsi?

Tentunya sudah banyak kita ketahui bahwa aparat penegak hukum yang berwenang dibidang keuangan Negara selalu berusaha maksimal dalam memberantas korupsi, tak terkecuali BPK, suatu badan yang sudah tak asing bagi kita. Lembaga yang sudah dikenal oleh masyarakat termasuk siswa sekolah dasar sekalipun sudah mengenal dan mengetahui tentang BPK.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan singkatan dari BPK yang kita kenal selama ini. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sesuai visi dan misi serta tupoksi tugas dari BPK sendiri.  BPK merupakan suatu badan yang selalu konsisten dalam menangani kasus-kasus yang selalu merugikan Negara. Dengan tugas BPK memeriksa dan mengawasi jalannya dana Negara dalam suatu kegiatan yang kemudian laporannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang terkait sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 23E Ayat 1, 2 dan 3.

Selain BPK, negara kita juga memiliki lembaga khusus untuk menangani korupsi, lembaga itu adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Telah banyak melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Serta merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar.

Meskipun kita memiliki BPK dan KPK, pertanyaannya apakah hal itu cukup? Jawabanya tentu saja tidak, berkaca dari Negara Indonesia dengan wilayahnya yang luas dengan berbagai pulau dan daerah tentu saja roda pemerintahan sendiri akan dilakukan secara otonom dimana masing masing daerah bertanggung jawab atas rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam upaya melayani dan menyejahterakan rakyat serta mempermudah proses pemerintahan agar berjalan dengan efisien. Dengan luasnya Negara ini membuka peluang yang semakin banyak kepada para pemimpin untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji yang tujuanya hanya untuk memperkaya diri.

Disinilah pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah korupsi. Masyarakat harus turut peran dalam membantu mengawal dan berkontribusi dalam pencegahan korupsi, dengan cara berperan aktif sebagai berikut :

1.      Menjadi masyarakat yang Update

Menjadi masyarakat yang tidak ketinggalan informasi menjadi kunci awal untuk menumbuhkan rasa kepedulian dengan masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan informasi. Masyarakat juga akan selalu dapat berkontribusi yang positif dengan menyuarakan aspirasi dan membiarkan diri untuk ikut berfikir kritis serta ikut menyuarakan pendapat dalam upaya berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik terutama untuk mencegah maraknya praktik korupsi.

2.      Kritis dan Peka

Untuk berkontribusi nyata tentu saja kita tidak boleh tutup mata. Jika melihat pemimpin negeri melakukan korupsi normalnya kita juga harus memiliki perasaan, pernahkah terlintas dibenak kalian jika seluruh uang yang dikorupsikan itu disumbangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu bahkan yang tinggal dipelosok sekalipun. Betapa berartinya jika uang itu dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Disini kita dituntut untuk kritis dan peka bahwa jika bukan kita siapa lagi yang akan membela masyarakat yang lemah, karna Indonesia selalu membutuhkan agen penggebrak.

3.      Perduli terhadapat masalah yang terjadi

Berikutnya kita dituntut untuk bisa perduli dalam berbagai hal yang terjadi di kepemerintahan. disini diperlukan terciptanya aktivis-aktivis muda yang berani serta peduli dan aktif menyuarakan kebijakan serta selalu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam menjalankan dan menetapkan kewenangannya sehingga tidak mengecewakan rakyat.

4.      Laporkan jika ganjal

Rakyat mempunyai hak jika melihat atau mendengar suatu yang ganjal mengenai tindak pidana yang melibatkan uang Negara. Rakyat dituntut untuk senantiasa memberikan pengaduan atau pelaporan dari tindak pidana korupsi sendiri. Karena peran masyarakat dalam terjun langsung pastinya akan mempermudah aparat Negara dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka dapat fokus dalam melaksanakan investigasi dan pengawasan. Jadilah masyarakat yang aktif untuk Indonesia yang lebih baik.

5.      Menyuarakan dalam bentuk media

Dengan berkembangnya dunia teknologi haruslah kita sambut dengan positif, dengan cara menyuarakan slogan-slogan positif yang dapat melatih mental dan membentuk karakter menjadi lebih baik. Teknologi yang erat kaitannya dengan media sosial menjadi tempat yang strategis untuk menumbuhkan mental masyarakat karena bukan tidak mungkin pemuda pemudi yang kini selalu aktif dengan media sosial nantinya yang akan mengisi kursi-kursi kepemimpinan lembaga Negara. Untuk itu gunakanlah media sosial sebaik mungkin untuk menyuarakan dan mengajak masyarakat ikut berperan membentuk mental dan karakter masyarakat, bahwa korupsi bukan hanya menghancurkan karir kita namun juga merugikan orang lain dan menambah daftar dosa kita.

6.      Berkolaborasi dengan aparat terkait

Dengan berjalan beriringan kita berharap antara masyarakat dan aparat penegak hukum bersinergi bersama untuk saling mengisi dan melengkapi dengan masyarakat yang aktif serta dengan pemerintah yang tegas besar harapan kita kasus korupsi dapat ditangani dengan baik serta memberikan efek jera kepada pelakunya.

 

Postingan populer dari blog ini

Esai Beasiswa Unggulan Kemendikbud RI Lolos Tahap 1 Adiministrasi

Indonesia Darurat Kesehatan Mental, Bullyingkah Penyebabnya?

Sosialisai Peraturan Perangkat Kewilayahan PDF

Nonton Film Sambil Belajar Politik, Designated Survivor: 60 Days Cocok Temani Aktivitasmu Selama Dirumah Aja

Art of Resistance: Seni Perlawan Anak Muda Era Revolusi Industri 4.0